TUGAS ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

BAB 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

2. PRINSIP – PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Prinsip – prinsip Hak Kekayaan Intelektual :

• Prinsip Ekonomi.

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

• Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

• Prinsip Kebudayaan.

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.

• Prinsip Sosial.

Prinsip sosial ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

3. KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ( copyright ) , dan hak kekayaan industri (industrial property right).

Hak kekayaan industry ( industrial property right ) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi :

v  Paten

v  Merek

v  Varietas tanaman

v  Rahasia dagang

v  Desain industry

v  Desain tata letak sirkuit terpadu

4. DASAR HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

• UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
• UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
• UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

5. HAK CIPTA

PENGERTIAN

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1) Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Dasar Hukum HAK CIPTA :

1. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
3. UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
4. UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

6. HAK PATEN

PENGERTIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).

Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud denganpenemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

a)      Proses

b)      hasil produksi

c)      penyempurnaan dan pengembangan proses

d)     penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi

Dasar Hukum HAK PATEN :

1. UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
2. UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
3. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

7. HAK MERk

PENGERTIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).

Istilah – Istilah Merk :

• Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
• Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
• Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Dasar Hukum HAK MERK :

1. UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
2. UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
3. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

8. DESAIN INDUSTRI

PENGERTIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

9. RAHASIA DAGANG

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang :

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

TUGAS ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

BAB 9

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Dasar hukum wajib daftar perusahaan

Wajib daftar perusahaan secara sepintas tampaknya adalah hanya masalah teknis administratif. Namun demikian pendaftaran atau daftar perusahaan merupakan hal yang sangat penting.

Pada dasarnya ada 3 pihak yang memperoleh manfaat dari daftar perusahaan tersebut, yaitu:

1)      Pemerintah

2)      Dunia Usaha

3)      Pihak lain yang berkepentingan

Selain itu daftar perusahaan penting sebagai alat pembuktian yang sempurna atau ontentik.

Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan.

1. Dasar Pertimbangan Wajib Daftar Perusahaan

a.      Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia,

b.      Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha,

c.       Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan

Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :

a)      Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan; Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan.

b)     Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.

c)      Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

d)     Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

e)      Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.

Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha ( Pasal 2 ).
Tujuan daftar perusahaan :

a)      Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.

b)      Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yangberkepentingan.

c)      Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.

d)      Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha.

e)      Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi ( Pasal 3 ).

Tujuan wajib daftar perusahaan maksudnya adalah diadakannya usaha pendaftaran perusahaan ialah tidak hanya untuk mencegah agar supaya khalayak ramai terhadap suatu nama perusahaan mendapatkan suatu gambaran yang keliru mengenai perusahaan yang bersangkutan, tetapi terutama untuk mencegah timbulnya gambaran sedemikian rupa sehingga pada umumnya gambaran itu mempengaruhi terjadinya perbuatan-perbuatan ekonomis pihak-pihaik yang berminat mengadakan perjanjian

Sifat wajib daftar Perusahaan adalah wajib daftar perusahaan bersifat terbuka. Maksudnya ialah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Kewajiban Pendaftaran Wajib Daftar Perusahaan

Kewajiban Pendaftarannya

1. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
2. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
3. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.
4. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara  Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan ( Pasal 5 ).

 Hal-hal yang Wajib Didaftarkan

Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ; perseroan terbatas, koperasi, persekutuan atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan bentuk perusahaan. Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut :

1. Umum

Ø  nama perseroan

Ø   merek perusahaan

Ø  tanggal pendirian perusahaan

Ø  jangka waktu berdirinya perusahaan

Ø  kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan

Ø  izin-izin usaha yang dimiliki

Ø  alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya

Ø  alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan.

2. Mengenai Pengurus dan Komisaris

Ø  nama lengkap dengan alias-aliasnya

Ø  setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang

Ø  nomor dan tanggal tanda bukti diri

Ø  alamat tempat tinggal yang tetap

Ø  alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia

Ø  Tempat dan tanggal lahir

Ø  negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI

Ø  kewarganegaran pada saat pendaftaran

Ø  setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang

Ø  tanda tangan

Ø  tanggal mulai menduduki jabatan

3. Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris

Ø  modal dasar

Ø  banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham

Ø  besarnya modal yang ditempatkan

Ø  besarnya modal yang disetor

Ø  tanggal dimulainya kegiatan usaha

Ø  tanggal dan nomor pengesahan badan hukum

Ø  tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

4. Mengenai Setiap Pemegang Saham

Ø  nama lengkap dan alias-aliasnya

Ø  setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang

Ø  nomor dan tanggal tanda bukti diri

Ø  alamat tempat tinggal yang tetap

Ø  alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia

Ø  tempat dan tanggal lahir

Ø  negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I

Ø  Kewarganegaraan

Ø  jumlah saham yang dimiliki

Ø  jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

5. Akta Pendirian Perseroan
   Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan.
   
   Sumber :
   http://anindyaditakhoirina.wordpress.com/2012/03/25/wajib-daftar-perusahaan/
   http://newcyber18.blogspot.com/2012/05/wajib-daftar-perusahaan.html
   http://alfianhayqal.wordpress.com/2012/06/03/wajib-daftar-perusahaan/

TUGAS ASPEK HUKUM

BAB 6 & 7

HUKUM DAGANG (KUHD)

HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

Hukum dagang adalah aturan-aturan hokum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan.Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, KUH Perdata merupakan lex generalis (hukum umum), sedangkan KUHD merupakan lex specialis (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium lex specialis derogate lex generalis (hokum khusus mengesampingkan hukum umum). Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hokum dagang (KUHD) dipakai sebagai acuan.Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHP perdata, khususnya Buku III.Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPPerdata.

KUHD lahir bersama KUH perdata yaitu tahun 1847 di Negara Belanda, berdasarkan asa kondordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda.Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal II.Aturan Peralihan UUD 1945 kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia.KUHD terdiri atas 2 buku, buku I berjudul perdagangan pada umumnya, buku II berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal.

BERLAKUNYA HUKUM DAGANG

Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat para pedagang saja.Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian dari perdagangan mengalami perluasan kata menjadi segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha.Jadi sejak saat itulah Hukum Dagang diberlakukan bukan Cuma untuk pedagang melainkan juga untuk semua orang yang melakukan kegiatan usaha.

Yang dinamakan perusahaan adalah jika memenuhi insur-unsur dibawah ini, yakni:

1.         Terang-terangan

2.         Teratur bertindak keluar, dan

3.         Bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi

HUBUNGAN PENGUSAHA DAN PEMBANTUNYA

Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama.Dalam menjalankan perusahaannya seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh-orang lain disebut “pembantu-pembantu perusahaan”.Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam dua golongan.Golongan pertama terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja dalam pengertian BW dan lazimnya juga dinamakan handels-bedienden. Dalam golongan ini termasuk,missal pelayan, pemegang buku,kassier, procuratie houder dan sebagainya. Golongan kedua terdiri dari orang-orang yang tidak dapat dikatakan bekerja oada seorang majikan, tetapi dapat dipandang sebagai seorang lasthebber dalam pengertian BW.Dalam golongan ini termasuk makelar, komissioner.

PENGUSAHA DAN KEWAJIBANNYA

Dalam menjalankan usahanya tentu saja pengusaha memiliki kewajiban, disamping itu juga memiliki hak.Berikut merupakan Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh seorang pengusaha.

1.       Hak Pengusaha

Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja

Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasukpemberian sanksi

Berhak atas perlakuan yang hormat dari pekerja

Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha

2.       Kewajiban Pengusaha

Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya

Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan

Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan

Bagi perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan

Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat/libur pada hari libur resmi

Wajib mengikut sertakan dalam program jamsostek

BENTUK BENTUK BADAN USAHA

Ada banyak bentuk badan usaha. Berikut merupakan beberapa bentuk badan usaha :

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan sistem dan modal yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan dalam mencapai tujuan tertentupada bidang social, keagamaan, kesehatan, kemanusiaan dan lain-lain. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar  atau seluruh modal berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau njasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan Negara yang nilainya cukup besar.

PERSEROAN TERBATAS ( PT )

Secara umum, Perseroaan Terbatas berarti merupakan badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan system dan modal yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. PT memiliki landasan hokum yang jelas seperti yang diatur dalam undang-undang No 40 Tahun 2007 Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha. Jumlah modal dasar minimum Rp. 20.000.000,-, (Rp.50.000.000,- pada UUPT no.40/2007 atas perubahan UUPT no. 1/1995) sedangkan untuk bidang usaha tertentu jumlah modal dapat berbeda seperti yang ditentukan serta berlaku aturan khusus yang mengatur tentang bidang usaha tersebut.

KOPERASI

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1995 tentang perkoperasian Indonesia,pengertian dari koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi bergerak berlandaskan perinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

PERINSIP-PERINSIP KOPERASI

1.       Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding berdasar jasa usaha masing-masing anggota

2.       Kemandirian

3.       Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal

4.       Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela

5.       Pengelolaan dilakukan secara demokratis

YAYASAN

Yayasan adalah badan hokum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan da diperuntukan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Pihak-pihak yang terkait dengan yayasan :

1.       Pengadilan Negeri : pendirian yayasan didaftarkan ke pengadilan negeri.

2.       Kejaksaan : Kejaksaaannegeri dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang ditentukan.

3.       Akuntan Publik : laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan public yang memiliki ijin menjalankan pekerjaan sebagai akuntan public.

BADAN USAHA MILIK NEGARA

Badan Usaha Milik Negara  atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan Negara yang nilainya cukup besar. Berikut dibawah ini adalah penjelasan dari bentuk BUMN, yaitu persero dan perum beserta pengertian arti definisi :

Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseroan terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas/ PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya /sebesar/besarnya.Saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapkan dapatmemperoleh laba yang besar, makaotomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Organisasi Persero yaitu direksi, komisaris dan rups / rapat umum pemegang saham. Contoh persero yaitu : PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, dan lain sebagainya.

Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis Negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan perinsip pengelolaan perusahaan.Organisasi perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi. Contoh perum / perusahaan umum yakni : Perum Periri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, Dll.

Making Cover Letter and Resume

COVER LETTER

Jakarta, 13 June 2013

Sukarmadi

Resources Manager

PT. Gilang Persada Bumi

Jl. Cendrawasih No. 45

Jakarta Pusat

Dear Mr. Sukarmadi

I saw the ad on the internet that your company is in need of employees and i'm looking for a job who happens to be the same as the field that I tekuni. I wish to apply for the position of Accounting Staff that was advertised on the internet.

I have over one year experience as an Accounting with PT. Rizky Finance and have experience of a wide variety of pattern techniques. My computer skills are very good, and I have an excellent record as a reliable, productive employee.

I am looking for new challenges and the posistion of Accounting Staff sounds the perfect opportunity. Your organisation has an enviable record innovation in investor financial cosultant, and an excellent reputation as an employer, making the position even more attractive.

Of my hope that you can consider me as a suitor for the your company.

Thank you for your attention.

Sincerely yours,

Amelia Ristiani

RESUME

Personal Biodata :

Name             : Amelia Ristiani

Date of Birth  : 13 Juli 1992

Sex                : Female

Marita Status : Unmarried

EDUCATION :

Gunadarma University

Economic Faculty

• Bachlor degree of accounting
• Cummulatif GPA 3,3
• Have a certificate of analysist investment from Gunadarma University

WORK EXPERIENCE

• Cashier Carefour 
• SPG