PENGAKUAN HUKUM TENTANG HAK KEBENDAAN ATAU HAK MILIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pengertian

Benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan / diletakkan suatu Hak diatasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subyek Hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah Obyek Hukum. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BWI, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak / belum ada yang (dapat) memilikinya .
Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan sistem
tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak - hak kebendaan selain dari
yang telah diatur dalam undang - undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht)  artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan . Lebih lanjut dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh pancaindera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaan seseorang.

BAB II
PEMBAHASAN

1.2 Dasar Hukum

Pada masa kini, selain diatur di Buku II BWI, hukum benda juga diatur dalam:

1.      Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak hak
kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung
didalamnya.

2.      Undang Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas
penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan .

3.      Undang Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta
sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik .

4.      Undang Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband .

1.3  Macam macam Benda

Doktrin membedakan berbagai macam benda menjadi :

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud

arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah tanganan benda dimaksud,
yaitu :

·         Kalau benda berwujud itu benda bergerak

 pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan.

·         Kalau benda berwujud itu benda tidak bergerak

pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama. Contohnya, jual beli rokok dan jual beli rumah .

Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan
dengan :

o   Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie

o   Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen yang
bersangkutan dari tangan ke tangan

o   Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen serta penyerahan
dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan.

2. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak dan saham - saham perusahaan.

Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan atau tidak dapat dipindah tangankan. Misalnya seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat diatasnya.

Arti penting pembedaan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak terletak pada :

Ø  penguasaannya (bezit), yaitu dimana terhadap benda bergerak maka orang
yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya, azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak.

Ø  penyerahannya (levering), yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.

Ø  kadaluwarsa (verjaaring), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa :

1.      dalam hal ada alas hak, daluwarsanya 20 tahun.

2.      dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsanya 30 tahun.

Ø  pembebanannya (bezwaring), dimana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik.

Ø  dalam hal pensitaan (beslag), dimana revindicatoir beslah (penyitaan untuk menuntut kembali barangnya) hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan (executoir beslah) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan executoir terhadap barang tidak bergerak.

3. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis

Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama / sejenis serta senilai, misalnya beras, kayu baka dan  minyak tanah.

Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah
terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada,dan dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi dan kendaraan bermotor.

4. Benda sudah ada dan benda akan ada

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan.

5. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris,sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan.

6. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi

Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap, misalnya perjanjian memberikan satu ton gandum dapat dilakukan dalam beberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan melainkan harus secara seutuhnya, misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya.

7. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Arti penting pembeaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat/dokumen atas nama si pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, telpon dan televisi.

Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tertib administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu, karena berlaku azas ‘siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya’. Contohnya, perhiasan, alat alat rumah tangga, hewan piaraan dan pakaian.

1.4  Hak Kebendaan

·         Sifat / Karakter Hak kebendaan.

Perbedaan antara hak kebendaan yang diatur dalam Buku II BWI dengan hak
perorangan yang diatur dalam Buku III BWI adalah sebagai berikut :

1. Hak kebendaan bersifat mutlak (absolut), karena berlaku terhadap siapa saja, dan orang lain harus menghormati hak tersebut, sedangkan hak perorangan berlaku secara nisbi (relatief), karena hanya melibatkan orang / pihak tertentu saja, yakni yang ada dalam suatu perjanjian saja.
2. Hak kebendaan berlangsung lama, bisa jadi selama seseorang masih hidup, atau bahkan bisa berlanjut setelah diwariskan kepada ahli warisnya, sedangkan hukum perorangan berlangsung relatif lebih singkat, yakni sebatas pelaksanaan perjanjian
   telah selesai dilakukan.
3. Hak kebendaan terbatas pada apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, tidak boleh mengarang / menciptakan sendiri hak yang lainnya. sedangkan dalam hak perorangan, lingkungannya amat luas, apa saja dapat dijadikan obyek perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu sering dikatakan hukum kebendaan itu bersifat tertutup, sedangkan hukum perorangan bersifat terbuka.

Ciri ciri Hak Kebendaan adalah :

·         mutlak / absolut

·          mengikuti benda dimana hak itu melekat, misalnya hak sewa tetapmengikuti benda itu berada, siapapun yang memiliki hak diatasnya.

·         hak yang ada terlebih dahulu (yang lebih tua), kedudukannya lebih tinggi. misalnya sebuah rumah dibebani hipotik 1 dan hipotik 2, maka penyelesaian hutang atas hipotik 1 harus didahulukan dari hutang atas hipotik 2.

·         memiliki sifat diutamakan, misalnya suatu rumah harus dijual untuk melunasi hutang, maka hasil penjualannya lebih diutamakan untuk melunasihipotik atas rumah itu.

·         dapat dilakukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu hak yang bersangkutan.

·         pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun .

1.5  Penggolongan Hak Kebendaan

Hak atas Kebendaan dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu :

a.       Hak Kebendaaan yang memberi kenikmatan .

Selain yang mengenai tanah, karena sudah diatur dalam UUPA, maka hak kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah :

·         Bezit ; Hak Milik (eigendom) : Hak Memungut Hasil dan hak pakai

·         Hak Mendiami : Hak atas tanah yang dengan berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi.

·         Hak bezit atas tanah : Hak eigendom atas tanah

b.      Hak Kebendaan Yang bersifat Memberi Jaminan

·         Hak Gadai (pandrechts)

·          Hipotik

·         Credietverband

·         Privilege (piutang yang di istimewakan).

·         Fiducia

1.6  Perolehan Hak Kebendaan

Ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan, seperti :

a)      Melalui Pengakuan

Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya (res nullius) kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya.
Contohnya: orang yang menangkap ikan, barang siapa yang mendapat ikan itu dan
kemudian mengaku sebagai pemiliknya, dialah pemilik ikan tersebut.

b)      Melalui Penemuan

Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasaannya, karena
misalnya jatuh di perjalanan maka barang siapa yang menemukan barang tersebut
dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang diketemukannya .

c)      Melalui Penyerahan

Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak (rechts titel) tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah warisan. Dengan adanya penyerahan maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan.

d)     Dengan Daluwarsa

Barang siapa menguasai benda bergerak yang tidak dia ketahui pemilik benda itu
sebelumnya (misalnya karena menemukannya), hak milik atas benda itu diperoleh
setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan.
Untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah :

·         jika ada alas hak, 20 tahun

·         jika tidak ada alas hak, 30 tahun

e)      Melalui Pewarisan

Hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang berlaku, bisa hukum adat, hukum Islam atau hukum barat.

f)       Dengan Penciptaan

Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun
samasekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu.
Contohnya: orang yang menciptakan patung dari sebatang kayu, menjadi pemilik
patung itu, demikian pula hak kebendaan tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta dan lain sabagainya.

g)      Dengan cara ikutan / turunan

Seseorang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting maka anak sapi yang
dilahirkan dari induknya itu menjadi miliknya juga.

1.7 Hapusnya Hak Kebendaan

Hak kebendaan dapat hapus / lenyap karena hal hal :

1.      Bendanya Lenyap / musnah

Karena musnahnya sesuatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap,
misalnya hak sewa atas sebuah rumah yang habis/musnah ketimbun longsoran
tanah gunung, menjadi musnah juga.

2.      Karena dipindah-tangankan

Hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang
bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain.

3.      Karena Pelepasan Hak

Dalam hal ini pada umumnya pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara sengaja oleh yang memiliki hak tersebut, seperti radio yang rusak dibuang ketempat sampah. Dalam hal ini maka halk kepemilikan menjadi hapus dan bisa menjadi hak milik orang lain yang menemukan radio tersebut.

4.      Karena Kadaluwarsa

Daluwarsa untuk barang tidak bergerak pada umumnya 30 tahun (karena ada
alas hak), sedangkan untuk benda bergerak 3 tahun.

5.      Karena Pencabutan Hak

Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu,dengan memenuhi syarat :

• harus didasarkan suatu undang undang

• dilakukan untuk kepentingan umum (dengan ganti rugi yang layak )
 

BAB III
PENUTUP

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia(azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Sumber:

http://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata
http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=32&Itemid=32

http://dikkyprima.wordpress.com/2009/01/06/sistematika-hukum-kebendaan-di-indonesia/